Jakarta: Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM disertai pengrusakan terjadi di sekitar gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30/3). Pagar gedung DPR senilai Rp 2 miliar kembali roboh di beberapa bagian. Aksi ini berubah klimaks, saat polisi bubarkan paksa pendemo yang bertahan di Senayan sampai malam. Rusuh di Ibu Kota, rusuh pula di berbagai daerah.
Di Medan, Sumatra Utara, misalnya. Tak setuju harga BBM naik, pos polisi menjadi sasaran. Tak puas merusaknya dengan hantaman kayu serta batu, oknum pendemo menyiram bensin lalu membakarnya. Pos polisi yang notabene dibangun dengan uang rakyat ini hangus tak berbentuk.
Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku haus, puluhan pengunjuk rasa menggeruduk restoran cepat saji. Aksi tak terpuji berupa pembakaran pos polisi juga terjadi di sini. Bahkan, nyaris turut menghanguskan bangunan di sebelahnya.
Tak kalah heboh. Atas nama rakyat, lewat tengah malam drama penentuan harga BBM di DPR memanas. Tak ada kata sepakat, voting pun digelar. Sempat mengerubuti pimpinan sidang, Fraksi PDI Perjuangan memutuskan walk out dari rapat menyusul Fraksi Hanura karena tidak setuju dengan dua opsi yang diajukan.
Hasil voting pun memenangkan opsi kedua, kenaikan harga BBM ditunda. Opsi kedua memungkinkan harga BBM naik jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia naik atau turun lebih dari 15 persen dalam enam bulan.
Sebelumnya tertolak, pemerintah sudah berhitung dengan membuat empat skema melindungi rakyat miskin, yakni bantuan langsung sementara, subsidi angkutan umum, penyaluran beras miskin, serta beasiswa siswa miskin. Berbekal data Biro Pusat Statistik, sebanyak 18 juta keluarga miskin bakal terdampak isu ini dalam hitungan pemerintah.
Meski harga BBM tertunda naik pada 1 April besok, kenyataannya perekonomian masyarakat kadung terganggu. Harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar meroket padahal harga BBM belum lagi akan naik. Harga kebutuhan pokok yang sudah mahal cenderung susah turun ke harga semula
Tidak ada komentar:
Posting Komentar