Selasa, 05 Juni 2012
Jumat, 13 April 2012
Ada 4 Jet Pribadi di Resepsi Anak Gubernur
Cara atasi Stres Dalam 5 Menit
Kurang Tidur Tingkatkan Risiko Diabetes
Urutan-urutan Mandi Yang Benar
Untung Mana, Tambang Marmer atau Wisata?
500 Polisi Dipecat Tiap Tahun
Praktik Money Politic Diprediksi Meningkat di Pemilu 2014
JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU Pemilu yang merupakan perubahan atas UU Pemilu nomor 10 tahun 2008. Salah satu keputusannya, ialah mempertahankan sistem proporsional terbuka.
Dengan sistem ini, pemilih memiliki keleluasaan untuk memilih secara langsung nama calon, sehingga dengan cara seperti itu diharapkan pemilih dapat menentukan sendiri pilihannya sesuai yang diinginkan.
Menurut pengamat Politik Gun Gun Heryanto, sistem proporsional terbuka justru lebih banyak postifnya. Sebab nantinya, sistem ini akan mengikis oligarki partai politik.
"Ini tamparan buat partai politik, agar bisa melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik," kata Gun-Gun saat berbincang dengan okezone, Jumat (13/4/2012).
Dikatakan Gun-Gun, partai politik tentunya harus bertanggung jawab bila tidak ingin ditinggalkan oleh basis konsituennya. Pasalnya dengan sistem proporsional terbuka, bisa saja kader-kader instan langsung melonjak naik menjadi calon legislatif dari partai.
"Tapi kalau partai bertanggung jawab dan menjalankan fungsinya dengan baik, kemungkinan tidak akan ditinggalkan konstituen,” katanya.
Di sisi lain, sistem proporsional terbuka, kata Gun Gun memiliki sejumlah kelemahan. Salah satu sisi negatif proporsional terbuka, ialah munculnya praktik money politic. "Konsekuensinya, money politic akan meningkat," katanya.
Selain itu, dengan sistem proporsional terbuka, tentunya orang yang memiliki popularitas tinggi. "Selebritis, tokoh adat, Kyai, dan Pendeta memiliki peluang lebih baik karena faktor popularitas tadi," katanya.
Sistem proporsional terbuka dianggap paling ideal untuk mendapatkan calon terpilih yang lebih akuntabel kepada konstituennya.
Rabu, 04 April 2012
Bom Meledak Saat PM Somalia Berpidato Bom Meledak Saat PM Somalia Berpidato
Kamis, 05 April 2012
MOGADISHU, Seorang perempuan muda diduga menjadi pelaku bom bunuh diri di Gedung Teater Nasional di Mogadishu, Somalia, Rabu (4/4/2012), dalam sebuah acara yang dihadiri perdana menteri dan sejumlah pejabat lain.
Menurut saksi mata, pelaku yang mengenakan ikat pinggang berisi bom meledakkan diri saat Perdana Menteri Somalia Abdiweli Mohamed Ali sedang berpidato di podium di hadapan 200 orang yang menghadiri acara peringatan satu tahun beroperasinya jaringan televisi satelit Somalia.
Perdana menteri dan tujuh menteri yang berdiri di sampingnya tidak mengalami luka, tetapi Ketua Komite Olimpiade Aden Yabariw Wiish dan Ketua Federasi Sepak Bola dilaporkan tewas dalam serangan itu.
Jenazah dua korban sudah dibawa ke rumah sakit oleh aparat kepolisian Somalia, kata polisi bernama Mohamed Abdi kepada AFP, tanpa mengungkap identitas korban.
Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban belum diketahui. Seorang saksi mata, Said Mugambe, mengatakan, dia melihat empat jenazah. Saksi mata lain, Zakariye Osman, mengaku melihat delapan mayat. Dia khawatir jumlah korban tewas lebih dari itu.
Wartawan Associated Press yang berada di lokasi melaporkan, sejumlah jenazah dikeluarkan dari gedung tersebut. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa belum diketahui.
Gedung tersebut dibuka bulan lalu sebagai salah satu simbol membaiknya keamanan di negara yang terus dikoyak perang itu.
Kepada Reuters, seorang pejabat keamanan Mohamed Abdikadir mengatakan, ada korban jiwa dan terluka. Namun, dia belum bisa memastikan jumlahnya. Dikatakannya, aparat keamanan sudah dikerahkan ke area tersebut.
Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Namun, pada 14 Maret lalu, setelah satu dari pelaku bom bunuh dirinya menyerang istana presiden, kelompok Al Shabaab mengatakan akan ada lebih banyak ledakan dan serangan bom.
Dalam dua pekan terakhir, Istana Presiden Somalia mengalami dua kali serangan bom.
Penyelidikan Hambalang Jalan Terus
Kamis, 05 April 2012
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intensif menyelidiki kasus pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Wakil Ketua KPK, Adnan Pandupraja mengatakan, pihaknya beberapa kali melakukan gelar perkara kasus tersebut. Namun memang belum ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
"Kita jalan terus. Saya malah belum pernah dengar proses untuk menghentikan," kata Adnan di Jakarta, Rabu (4/4/2012) malam.
Menurut Adnan, KPK tidak terburu-buru menetapkan tersangka kasus ini. Dalam bekerja mencari indikasi tindak pidana korupsi, KPK, katanya, tidak terikat batas waktu. "Itu lagi kalau selalu dituntut-tuntut waktu dari pada kita terikat tentu gak mungkin," kata mantan komisioner di Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu.
Meskipun demikian, Adnan memastikan, KPK akan memeriksa semua pihak yang berpotensi terlibat. Saat ditanya kapan KPK memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Adnan hanya menyunggingkan senyum sambil berlalu. "Sudah ya," ujarnya.
Sejauh ini KPK telah memeriksa sekitar 50 orang terkait penyelidikan Hambalang. Pihak-pihak yang diperiksa di antaranya, Presiden Direktur PT Adhi Karya, Purwadi Hendro Pratomo, anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono, Mahfud Suroso yang disebut sebagai orang dekat Anas, Muhammmad Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, dan kemarin KPK memeriksa mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam.
Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai (perusahaan Muhammad Nazaruddin), beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.
Nazaruddin yang juga terdakwa kasus itu menyebut keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Nazaruddin menyebut uang suap dialirkan untuk pemenangan Anas menjadi ketua umum dalam Kongres II Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010.
Dalam berita acara pemeriksaan Nazaruddin, Anas disebut sebagai pihak yang mengatur proyek pembangunan Hambalang.
Golkar: Pasal 7 ayat 6a Bukan Mekanisme Pasar
Kamis, 05 april 2012
JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha berpendapat, Pasal 7 ayat 6a RUU APBN-Perubahan 2012 tidak berarti menjadikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengacu pada mekanisme pasar. Menurut dia, pasal itu semata untuk memberikan peluang kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi ketika harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) naik jauh melebihi asumsi yang dipatok di APBN-P 2012.
"Yang menjadi market economy apabila (harga BBM bersubsidi) harus disesuaikan dengan harga ICP. Ini tidak, hanya triger saja, hanya starting point buat pemerintah untuk melakukan perbaikan harga," sebut Satya kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Dalam Pasal 7 ayat 6a RUU APBN-P 2012 tertera bahwa pemerintah diberikan kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika rata-rata harga ICP selama enam bulan terakhir telah lewat 15 persen, yakni 120 dollar AS per barrel, dari asumsi ICP yang dipatok 105 dollar AS per barrel.
"Begitu rata-rata ICP mencapai 120 dollar AS selama 6 bulan, pemerintah diberikan kewenangan menyesuaikan," tambah dia.
Akan tetapi, kata dia, penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan kepada harga ICP-nya langsung. Besaran harganya itu tergantung pemerintah. Harga BBM bisa hanya dinaikkan Rp 500 atau Rp 1.000 jika realisasi harga ICP 15 persen di atas asumsi. Satya pun menyebutkan, angka 15 persen atau rata-rata ICP sekitar 120 dollar AS diambil Fraksi Partai Golkar karena ketika itu harga keekonomian premium sudah mencapai Rp 10.000 per liter.
"Ibaratnya pemerintah sudah kena lampu merah. Berarti Anda itu sudah mensubsidi lebih dari 100 persen," tegas dia.
Jadi, ia menyimpulkan, harga BBM bersubsidi tidak mengacu pada mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu berarti ketika harga ICP naik maka harga BBM yang kini disubsidi, seperti premium dan solar, juga naik.
"Karena yang dimaksud dengan mekanisme pasar apabila begitu kita ngomong ICP sekian harganya, (harga BBM bersubsidi) otomatis naik. Ini tidak," pungkas Satya.
Seperti diwartakan pada Senin (2/4/2012), beberapa kalangan termasuk pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berencana mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan ketentuan Pasal 7 ayat 6 dan ayat 6a RUU APBN-P 2012. Ketentuan tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertabrakan satu sama lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 1, dan Pasal 33.
Menurut Yusril, keberadaan Pasal 7 ayat 6a telah mengakibatkan ketidakpastian hukum karena multitafsir. Bahkan, ketika dibahas di DPR, terjadi perdebatan penafsiran di antara anggota DPR sendiri. "Kalau dalam sebuah pasal di UU mengandung makna yang multitafsir, dia dapat dibatalkan MK. Atau MK menafsirkannya supaya dia sesuai dengan konstitusi," ujar Yusril.
DPR Minta Pemerintah Siapkan Pengacara
Kamis, 05 April 2012
JAKARTA-Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Satya Widya Yudha, menegaskan, dua ayat yakni Pasal 7 ayat 6 dan 6a pada RUU APBN-Perubahan 2012 saling menguatkan. Menurut dia, kedua ayat itu tidak bertentangan.
"Jadi menurut saya satu dengan yang lain itu tidak bertentangan. Saling menguatkan," ujar Satya kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Ia menerangkan Pasal 7 ayat 6 dan 6a saling mengikat. Pada dasarnya, DPR dan pemerintah tidak menginginkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Keinginan ini lantas tercantum dalam ayat 6.
Namun, lanjut Satya, apabila ada kondisi di mana harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam enam bulan terakhir mencapai rata-rata 120 dollar AS per barrel, atau naik 15 persen dari asumsi ICP (105 dollar AS per barrel), maka pemerintah diberikan hak untuk menyesuaikan harga. Inilah yang diatur dalam Pasal 7 ayat 6a.
"Pemerintah kita kasih kewenangan untuk menyesuaikan harga. Pemerintah bisa menjalani bisa tidak," tambah dia.
Lagipula, menurut Satya, pengajuan uji materi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra terhadap Pasal 7 ayat 6a ke Mahkamah Konstitusi adalah norma hukum dari RUU APBN-P 2012. Sementara, kata dia, UU APBN sebetulnya adalah hukum yang khusus. UU APBN lebih mengikat kepada substansinya.
"Yang di MK-kan sama Yusril itu norma hukumnya. Di dalam UU APBN itu lex specialis (hukum yang khusus), sebetulnya bukan norma. Pada UU APBN lebih mengikat kepada substansinya. Jadi sudah beda dasar hukumnya, maka kita meminta pemerintah supaya menyiapkan pengacara-pengacaranya untuk menyanggah itu," papar Satya.
Ia pun berharap pasal tersebut tidak dibatalkan karena pasal tersebut berkaitan dengan pasal lainnya, seperti Pasal 8 dan Pasal 15. Ketika itu berubah maka akan mempengaruhi postur APBN-P 2012 secara keseluruhan.
"Dan itu menurut saya, MK akan mempertimbangkan banyak faktor seperti itu. Kalau posisi DPR sih clear itu tidak bertentangan dengan hasil MK dan (pasal) itu tidak menyerahkan ke mekanisme pasar," pungkas Satya.
Untuk diketahui saja, pada Senin (2/4/2012), Mahkamah Konstitusi didesak oleh beberapa kalangan, termasuk Yusril, untuk membatalkan ketentuan Pasal 7 ayat 6 dan ayat 6a RUU APBN-P 2012.
Ketentuan tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertabrakan satu sama lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 1, dan Pasal 33.
Menurut Yusril, keberadaan Pasal 7 ayat 6a telah mengakibatkan ketidakpastian hukum karena multitafsir. Bahkan, ketika dibahas di DPR, terjadi perdebatan penafsiran di antara anggota DPR sendiri.
"Kalau dalam sebuah pasal di UU mengandung makna yang multitafsir, dia dapat dibatalkan MK. Atau MK menafsirkannya supaya dia sesuai dengan konstitusi," ujar Yusril.
Dilema SBY untuk Mendepak PKS
Rabu, 4 April 2012
Wacana mengenai dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Sekretariat Gabungan (Sergab) Parpol Pendukung Pemerintah kian gencar dilontarkan para elite Setgab maupun politisi Partai Demokrat.
Sejak menolak mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), PKS memang disebut sebagai pembangkang koalisi oleh Partai Demokrat.
Namun, PKS sendiri menunggu putusan diceraikan dari koalisi langsung dari bibir Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden tampaknya belum bergeming mengeluarkan pendapatnya soal posisi PKS di setgab. Mengapa demikian?
Menurut Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, wacana PKS didepak dari koalisi hanya angin lalu jika bukan Presiden yang memutuskan secara langsung. Menurutnya SBY diam saat ini karena masih mempertimbangkan.
"Kita harus menunggu yah nasib PKS ini dari patronnya langsung, Pak SBY sebagai ketuanya. Terus terang yang saya baca sekarang ada semacam dilema Pak SBY untuk mendepak PKS," ujar Burhanuddin dalam perbincangannya dengan Kompas.com, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Burhanuddin memandang SBY belum memutuskan karena jika PKS dikeluarkan dari koalisi justru akan memberikan kesempatan pada partai itu untuk melakukan pencitraan di mata masyarakat. PKS akan dianggap teraniaya hanya karena memilih opsi menolak kenaikan harga BBM, yang juga ditolak oleh masyarakat.
"Nah kalau misalnya muncul kesan PKS teraniaya, itu bisnis kapitalisasi PKS untuk kepentingan pencitraan. Ini yang dihindari oleh SBY," tuturnya.
Berpaling sebentar sebelum isu kenaikan harga BBM ini bergulir, kata Burhanuddin, ancang-ancang PKS keluar koalisi ini sudah ada sejak Presiden mencopot menteri PKS, Suharna Surapranata yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.
"Reshuffle terhadap salah satu menteri di PKS, Suharna, saat itu sudah muncul pernyataan-pernyataan dari PKS untuk keluar dari koalisi. Tetapi saat itu, kalau mereka keluar gara-gara reshuffle dikurangi satu dari jatah 4 menteri yang ada, itu kesan di publik kolokan banget. Makanya ini mungkin dianggap waktu yang tepat oleh PKS untuk keluar," kata dia.
Namun, Burhanuddin mengatakan baik SBY maupun elite Setgab jangan berharap PKS akan dengan mudah angkat kaki dari koalisi tanpa disuruh terlebih dahulu. PKS tentu memiliki pertimbangan sendiri, karena dalam dunia politik tidak ada keikhlasan untuk merebut atau melepas kekuasaan.
"Masyarakat kita kan melankolis gitu ya, melodramatic. Nah PKS menunggu dikeluarkan. Jadi seolah-olah menjadi korban. Kalau disuruh mengundurkan diri seperti permintaan dari Syarief hHsan, sampai kiamat juga PKS enggak bakal mau mengundurkan diri," tuturnya.
Burhanuddin menilai SBY tahu, bahwa PKS tak semudah itu mengundurkan diri. Oleh karena itu SBY menempuh strategi menyudutkan PKS dengan mewajarkan elite Setgab dan sejumlah politisi Demokrat, melemparkan sindiran-sindiran maut untuk menyudutkan PKS, yang dianggap pengkhianat. Harapannya, PKS akan berinisiatif mundur teratur tanpa diminta.
Selain itu, sinyal lain yang ditunjukkan SBY adalah tidak membalas surat dari PKS mengenai penolakan mereka terhadap kenaikan harga bbm. Tak hanya itu, dalam dalam Rapat Setgab malam tadi, Selasa (3/4/2012), tak ada kehadiran elit PKS. Ini, kata dia, semacam kondisi yang dibuat agar PKS sadar betul bahwa kehadirannya dalam koalisi mulai tak diharapkan.
"Itu semacam pengkondisian agar PKS tidak merasa nyaman dalam koalisi. Itu bukan baru terjadi sekarang saja. Misalnya ada isu yang saya dengar, bahwa jauh-jauh sebelumnya Ketua Majelis Syuro PKS ingin bertemu dengan SBY, tapi SBY enggak mau menemui," terang Burhanuddin.
Kini semua tergantung SBY. Selama posisi tiga menteri PKS dalam kabinet seperti Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pertanian Suswono, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring tak dicopot oleh Presiden maka, PKS masih berada dalam koalisi.
"Selama menteri 3 menteri PKS yang tersisa tidak ditarik SBY, maka dalam logika presidensial, berarti PKS masih dalam Setgab, di atas kertas masih mendukung koalisi. Masalahnya adalah SBY punya keberanian atau tidak untuk mengambil keputusan?" pungkas Burhanuddin.
Apa yang Terjadi jika PKS Ditalak Koalisi?
Dilema Presiden SBY masih berbuntut panjang jika PKS dilepaskan dari kontrak koalisi. Menurut Burhanuddin yang juga peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), PKS sangat dibutuhkan pemerintah dalam mendapatkan dukungan di DPR.
Jika PKS ditendang, Partai Golkar, tutur Burhanuddin, memiliki daya tawar tinggi dalam koalisi untuk menggantikannya. Saat ini Golkar memang menurutnya tampak melejit dan punya kans mendapat nilai tambah untuk jatah kursi menteri menggantikan PKS jika dikeluarkan dari koalisi.
Di sisi lain, ini membawa bencana kecil bagi pemerintah. Hal itu karena dalam beberapa kasus. Golkar cukup berseberangan dengan Pemerintah yaitu dalam kasus Century, di mana nama Presiden disebut-sebut terlibat dan masalah moratorium remisi koruptor.
Partai Demokrat tidak bisa hanya mengandalkan PAN, PPP, PKB di parlemen. Sebab gabungan antara demokrat dengan ketiga partai itu, jika total di atas kertas kekuatan politiknya hanya mencapai 46 persen.
"Ke depan ini kan ada banyak persoalan terkait misalnya dalam hak menyatakan pendapat kasus Century. Saat yang sama Golkar dan PKS kalau kita merujuk di sidang paripurna Century itu di opsi C. Misalnya PKS dikeluarkan dan Golkar pada dasarnya menuntut Century di tuntaskan, baik secara umum maupun politik, selesailah itu. Bisa bahaya kan di DPR," jelas Burhanuddin.
Sama halnya ketika Pemerintah dihadapkan dengan moratorium remisi koruptor. "Kasus moratorium remisi yang akan dibawa ke interpelasi. Itu kan Golkar menuntut ada interpelasi. Sementara PKS mendukung pemerintah untuk moratorium. Bahaya lagi. Jadi banyak hal yang sebenarnya membuat SBY bimbang, berpikir lagi," katanya.
Belum lagi masalah politik lain yang terjadi jika PKS keluar. Menurutnya, PKS bisa bergerak melawan pemerintah setelah dikeluarkan, karena LSI sendiri memandang PKS memiliki basis massa kelas menengah ke atas yang kritis dalam berpikir.
"Nah kalau SBY keluarkan PKS itu justru akan menguatkan dukungan internal PKS. Pertama dikhawatirkan PKS malah tambah besar di luar. Aksi-aksi massa yang digalang PKS akan muncul dan banyak kekhawatiran lainnya," kata dia.
Jika tidak dikeluarkan pun, ada dilema yang muncul dalam Setgab partai koalisi. SBY akan dianggap pilih kasih jika PKS tidak diberikan sanksi atas penolakannya terhadap kebijakan pemerintah.
"Ini bisa dituntut oleh elite Demokrat dan elite koalisi agar SBY memberi reward dan punishment. Partai yang partai loyal akan menuntut. Apa gunanya loyal terhadap pemrintah jika tidak ada insentifnya. Enggak ada reward-nya. Yang tidak loyal mendapatkan keuntungan citra positif di mata publik, tetapi tidak di hukum sama SBY," ujarnya.
Kalau tak segera memutuskan, maka langkah PKS ini akan ditiru partai koalisi lainnya. Apalagi, kini partai loyal dalam koalisi tengah berharap curahan jatah kursi menteri jika PKS didepak.
"Lama-kelamaan bisa partai loyal meniru langkah PKS. Jadi saat ini kebimbangan SBY kemudian dimanfaatkan PKS tanda kutip menantang SBY berani enggak mengeluarkan PKS dari koalisi. Kalau berani keluarin aja," ucapnya.
Hanya Tuhan dan SBY yang Tahu
Akankah SBY segera mengambil keputusan penting atas posisi PKS di koalisi. Burhanuddin menjawab, tak ada yang pasti dalam kebimbangan SBY ini. Keputusan dalam politik harus mengambil resiko. Kini kata dia, SBY yang paling tahu, resiko mana yang paling minimal jika PKS hengkang.
"Memang sekarang ditanya, mungkin hanya SBY dan Tuhan yang tahu akhirnya SBY depak PKS atau tidak. Karena jangankan saya. Mungkin orang terdekat SBY pun saya kira dalam posisi tak tahu secara pasti langkah apa yang akhirnya ditempuh SBY," kata Burhanuddin.
Menurutnya, SBY, harus segera mengambil keputusan, karena rakyat mulai muak dengan sinetron dan drama politik koalisi ini. Kemuakan masyarakat ini bahkan telah muncul sejak pemerintahan SBY Jilid II. Jadi Silakan SBY bersikap.
"Ambil keputusan dan jangan pernah lihat ke belakang, terutama putusan yang diambil terkait PKS dan soliditas koalisi. Pertimbangkan kemuakan masyarakat terhadap drama politik dari elit koalisi yang lebih banyak berbicara soal tarik-menarik kekuasaan. Ambil keputusan sekarang untuk kepentingan publik," pungkas Burhanuddin.
Sering Menang, Yusril Diminta Tak Lanjutkan Uji Materi
Rabu, 4 April 2012 | 16:17 WIB
JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso berharap pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra tak melanjutkan rencana melakukan uji materi dan formal Undang-Undang APBN-P 2012 di Mahkamah Konstitusi.
Harapan itu disampaikan Priyo jika mengingat reputasi Yusril yang kerap menang dalam pengujian substansi peraturan perundang-undangan selama ini.
"Saya tidak anjurkan Anda teruskan untuk gugat (uji) ke MK karena reputasi Anda selama ini selalu menang di sana. Saya sarankan pikir ulang," kata Priyo saat diskusi di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Yusril hadir dalam diskusi. Pembicara lain yakni Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani. Mendengar pernyataan Priyo itu, Yursil hanya senyum-senyum.
Priyo menanggapi langkah Yusril yang telah mendaftarkan uji materi dan formal UU APBN-P 2012 ke MK. Hal krusial yang bakal diuji yakni Pasal 7 Ayat 6a. Ayat itu memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
Priyo mengatakan, pihaknya berharap tidak dilakukan pengujian lantaran proses pembentukan UU APBN-P 2012 penuh dengan perdebatan panjang. Meski demikian, Priyo tidak dapat melarang lantaran langkah itu adalah hak setiap orang.
"Tugas kami amankan putusan di paripurna. Kalau dilakukan (uji di MK), kita akan bentuk tim khusus untuk jelaskan ke MK kenapa DPR putuskan pasal yang sama sekali bukan siluman. Itu bukan pasal siluman karena lewat mekanisme yang sah," kata politisi Partai Golkar itu.
Dikatakan Priyo, Pasal 7 Ayat 6a itu merupakan opsi jalan tengah di antara berbagai opsi dari fraksi. Opsi usulan Fraksi Golkar itu, kata dia, memberikan hak eksekutif Presiden mengenai harga BBM, tetapi dengan syarat tertentu.
Truk Barang Tabrak Truk Ekspedisi, Satu Tewas
Rabu, 4 April 2012 | 23:19 WIB
SITUBONDO-Kecelakaan kembali terjadi di jalur pantura Situbondo, Jawa Timur, Rabu (4/4/2012). Diduga karena mengantuk, Solatin (45), warga Mojokerto yang mengemudikan truk barang bernomor polisi S 9267 QA tewas setelah menabrak truk ekspedisi DK 9472 AA yang dikemudikan Edi Mulyawan (34), warga Jembrana, Bali.
Solatin tewas dengan kondisi tubuh sangat mengenaskan akibat terjepit kabin bodi truknya yang ringsek. Selain mengalami luka serius pada kepala bagian belakang, Solatin baru dapat dievakuasi sekitar satu jam kemudian dan dibawa ke Puskesmas Asembagus. Adapun Edi tak mengalami luka sedikit pun.
Kecelakaan lalu lintas di jalan Desa Curahkalak, Kecamatan Jangkar, itu juga mengakibatkan jalur pantai utara (pantura) Situbondo macet dalam beberapa jam karena kedua truk yang terlibat tabrakan maut itu melintang di badan jalan.
Arus lalu lintas di jalur pantura kembali normal setelah mobil derek berhasil menarik kedua truk tersebut.
Keterangan yang dihimpun menunjukkan, kecelakaan yang terjadi pada sore hari itu berawal saat truk barang yang dikemudikan Solatin meluncur dari arah barat.
Warga sekitar melihat truk barang itu oleng sehingga diduga Solatin mengantuk.
Dari arah berlawanan, truk ekspedisi yang dikemudikan Edi melaju dalam kecepatan tinggi. Karena mengantuk, truk Solatin pun menabrak truk ekspedisi tersebut.
"Dugaan sementara, korban mengemudikan truknya dalam kondisi mengantuk. Akibatnya, saat melintas di lokasi, langsung menabrak truk dari arah berlawanan," ujar Kepala Unit Laka Ipda Bahtiar.
Menurutnya, berdasarkan hasil olah TKP, polisi menduga truk S 9267 QA melaju dengan kecepatan tinggi karena, sebelum menabrak truk ekspedisi, sempat mendahului mobil yang ada di depannya.
Pilot Meninggal, Nenek 80 Tahun Daratkan Pesawat
MILWAUKEE, Seorang perempuan berusia 80 tahun berhasil melakukan pendaratan darurat di Wisconsin setelah sang pilot, yang juga suaminya, meninggal di udara.
Helen Collins tetap tenang ketika dia mendaratkan pesawat kecil Cessna di bandara Cherryland, bahkan saat itu dia sudah mengetahui bahwa suaminya sudah meninggal.
Menurut James Collins, putranya, ibunya pernah mengambil kursus dasar penerbangan, yakni lepas landas dan mendarat, 30 tahun lalu. Kata James kepada Associated Press, itu pun atas permintaan ayahnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu terhadapnya saat dia mengajak istrinya terbang.
Helen Collins tidak pernah mendapat lisensi terbang. Tetapi, dia sudah ratusan kali mendampingi suaminya, John Collins, mengemudikan pesawat.
James Collins yang juga seorang pilot terlatih membimbing ibunya melalui radio dalam pendaratan darurat Senin (2/4/2012) malam itu. Selain James, sebuah pesawat lain juga terbang mendampingi pesawat bermesin ganda yang ketika dipiloti Helen sudah mulai kehabisan bahan bakar.
James mengatakan, ibunya sangat tenang, bahkan lebih tenang ketimbang orang-orang yang berada di darat. "Dia bahkan sempat tidak mau didampingi pesawat lain untuk membimbingnya mendarat. Katanya, 'Kalian pikir aku tidak bisa melakukannya sendiri?'"
Peristiwa itu terjadi ketika pasangan John dan Helen Collins pulang dari rumah kedua mereka di Marco Island, Florida, untuk merayakan Paskah. John yang berusia 81 tahun terkena serangan jantung sekitar tujuh menit sebelum mendarat di bandara Cherryland.
John sempat meminta istrinya memegang kemudi sebelum dia kehilangan kesadaran. Helen langsung menghubungi nomor darurat 911 dan saat itulah dia dibimbing untuk turun.
Dikatakan John, salah satu mesin pesawat itu sudah kehabisan bahan bakar sementara bahan bakar mesin yang lain juga sudah menipis. Setelah terbang mengitari bandara sekitar 10 kali, Helen berhasil mendarat dengan hidung pesawat menukik ke landasan.
Setelah pendaratan menegangkan itu, Helen dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera pada tulang punggung dan tulang rusuknya retak. Meskipun demikian, kondisi kesehatan umumnya cukup baik.
"Saya sudah kehilangan ayah dan saya tidak mau kehilangan ibu. Bisa saja saya kehilangan keduanya bersamaan," kata John Collins dalam konferensi pers.
Selasa, 03 April 2012
Banjir Kiriman Rendam Sejumlah Wilayah di Sampang
Sampang: Banjir kiriman kembali menggenangi sejumlah kawasan di Sampang, Jawa Timur, Selasa (3/4). Banjir kiriman dari daerah perbukitan di Sampang mengalir deras ke Desa Panggung, Jalan Syuhada, dan Pasean. Tiga wilayah ini adalah daerah terendah di Sampang dan memang sudah menjadi langganan banjir.
Akibatnya, permukiman warga dan beberapa ruas jalan yang menghubungkan Kota Sampang dan Kecamatan Omben serta Karang Penang tergenang. Sejumlah kendaraan yang berusaha menerobos genangan air mogok.
Begitupula dengan para siswa SDN Gunung Maddah III Sampang. Mereka harus bersusah payah melintasi genangan air menuju sekolah. Selain lokasinya berada di tengah sawah, sekolah ini berada di kawasan paling rendah sehingga air akibat luapan sungai cepat mengalir.
Meski tidak sampai masuk ke ruang kelas, para siswa terpaksa dipulangkan lebih awal karena aliran banjir semakin deras.
Messi Antar Barca ke Semifinal
Barcelona: Dua gol yang dicetak Lionel Messi dari titik putih penalti—salah satunya dinilai kontroversial—mengantarkan kemenangan 3-1 (1-1) bagi Barcelona saat menjamu AC Milan di leg kedua perempat final Liga Champions yang berlangsung di Nou Camp, Selasa (3/4) malam waktu setempat atau Rabu (4/4) dinihari WIB. Dengan demikian, Barca unggul agregat 3-1 menyusul hasil 0-0 di leg pertama dan berhak melaju ke semifinal bertemu dengan pemenang partai perempat final lainnya antara Chelsea dan Benfica pada 18 dan 24 April mendatang.
Tampil dengan kewajiban meraih kemenangan, seperti biasanya Messi dkk mendominasi jalannya penguasaan bola dan menekan pertahanan Rossoneri. Setelah tembakannya pas jatuh di pelukan kiper Christian Abbiati di menit kelima, satu menit kemudian usai bekerja sama dengan Cesc Fabregas, Messi nyaris menjebol gawang Milan ketika sepakan kaki kanannya melenceng.
Di menit ke-11, Barca unggul 1-0 melalui eksekusi penalti Messi. Gol ini bermula dari kesalahan Philippe Mexes yang gagal melakukan passing di tengah lapangan. Bola kemudian diserobot Messi yang lantas melakukan akselerasi ke kotak penalti dan diadang Luca Antonini. Wasit Bjorn Kuipers menunjuk titik putih. Meski dapat dibaca Abbiati, sepakan Messi yang terukur menghujam pojok kanan gawang.
Milan mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-32 melalui tendangan Antonio Nocerino. Gol ini berawal dari serangan balik Rossoneri. Zlatan Ibrahimovic menyodorkan umpan kepada Nocerino yang lolos dari kawalan bek Barca dan perangkap off-side menyusul terlambat naiknya Javier Mascherano. Tembakan Nocerino ke pojok kanan gawang tak dapat ditepis kiper Victor Valdes.
Barca meningkatkan intensitas penyerangannya. Tiga menit berlalu, tendangan Xavi Hernandez dapat diblok Abbiati. Di menit ke-40, terjadi kontroversi di kotak penalti Milan saat tendangan penjuru hendak dilakukan. Wasit Kuipers menilai Alessandro Nesta menarik kostum Sergio Busquets. Padahal, dalam tayang ulang, terlihat jelas jika jatuhnya Busquets juga disebabkan pergerakan Carles Puyol yang mendorong Nesta. Eksekusi penalti kedua Messi dapat mengelabui Abbiati. Skor 2-0 untuk Barca bertahan sampai jeda.
Di babak kedua, Barca tetap ofensif. Setelah tendangan bebas Xabi tipis bergulir di sisi kiri gawang Milan, di menit ke-53 akhirnya Barca mampu mencetak gol “murni” melalui sontekan Andres Iniesta yang memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Messi yang membentur Mexes. Skor 3-1 untuk Barca.
Sejak itu, dapat dikatakan pertandingan telah selesai mengingat mental para pemain Milan drop. Pergantian pemain yang dilakukan Massimiliano Allegri dengan memasukkan Alberto Aquilani dan Alexander Pato tak mengubah keadaan. Bahkan, setelah bermain kurang lebih 13 menit Pato kembali cedera dan digantikan Maxi Lopez. Sementara, Barca tetap konsisten menyerang. Sayang, peluang emas yang didapat pemain pengganti Thiago Alcantara dan Adriano masih melenceng dari sasaran. Skor 3-1 bertahan sampai bubaran.
Susunan Pemain:
Barcelona: Valdes, Dani Alves, Pique (Adriano, 75), Mascherano (KK), Puyol, Xavi (Alcantara, 63), Busquets, Iniesta, Messi, Fabregas (Keita, 78), Cuenca (KK).
Milan: Abbiati, Abate, Nesta (KK), Mexes (KK), Antonini (KK), Nocerino (KK), Ambrosini, Seedorf (KK, Aquilani, 61), Boateng (Pato, 69, Lopez, 83, KK), Robinho (KK), Ibrahimovic.
Wasit: Bjorn Kuipers (Belanda)
Mobil Kedutaan Pun Pakai Premium
Jakarta: Subsidi bahan bakar minyak seharusnya untuk rakyat kalangan ekonomi ke bawah. Namun, faktanya justru rakyat menengah ke atas yang lebih banyak menikmati subsidi BBM yang digelontorkan oleh pemerintah. Mobil-mobil pribadi tak sungkan-sungkan mengisi premium di pom bensin.
Bahkan sebuah mobil milik kedutaan pun memilih untuk menggunakan premium daripada pertamax. Ketika ditanya alasan mengisi premium, sang sopir mengaku hanya menjalankan tugas. "Kita cuma tugas," kata sopir mobil kedutaan kepada reporter SCTV di sebuah SPBU kawasan Jakarta, Selasa (3/4).
Beralihnya pemilik kendaraan pribadi ke premium diduga sebagai penghematan. Maklum, harga pertamax saat ini dua kali lipat dari harga premium yang hanya Rp 4.500 per liter. Memang tidak ada regulasi yang melarang untuk membeli premium. Namun, kondisi ini merugikan rakyat ekonomi bawah.
Banyaknya warga yang beralih ke premium juga memberi pekerjaan tambahan bagi pemerintah. Anggaran belanja perubahan tahun 2012 yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR, bisa mengalami tekanan. Karena itu Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta masyarakat tak beralih ke premium
Sabtu, 31 Maret 2012
Golkar Berikan Solusi Soal BBM
Jakarta: Perang antar partai politik sangat kental terasa dalam rapat paripurna yang menunda kenaikan harga bahan bakar minyak. Partai Golkar mengakui rumusan yang diputuskan dalam rapat paripurna sebagai solusi jalan tengah untuk mengatasi pro-kontra kenaikan harga BBM. Golkar juga mengakui berpijak di antara kepentingan rakyat dan pemerintah.
"Partai Golkar membuktikan kita tidak hanya mendengarkan suara rakyat untuk tidak menaikkan harga BBM pada 1 April tapi juga memberikan jalan keluar serta berdiri sebagai pimpinan yang memberi arah dalam penyelesaian masalah-masalah besar yang kita hadapi," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie saat pelepasan kader fungsionaris Golkar di Jakarta, Sabtu (31/3).
Menurut Aburizal, mereka telah memainkan peran yang besar dalam pembahasan kenaikan harga BBM. Menurut dia, dengan rumusan itu, tuntutan rakyat terpenuhi tapi hak pemerintah terjaga untuk menyesuaikan harga BBM di pasar internasional. Golkar yang mengklaim sukses meloloskan APBN-P 2012 kini meminta perbedaan yang terjadi selama paripurna tak memunculkan permusuhan.
"Karena itu pula saya menyampaikan apresiasi teman-teman koalisi, Presiden SBY, serta segenap jajaran kabinet Indonesia bersatu kedua, apresiasi dan uluran tangan persahabatan. Yang memilih alternatif berbeda yaitu PKS, PDIP, Hanura, perbedaan di antara kami bukan sikap permusuhan, tapi hanya perbedaan cara dalam melihat ekonomi," ujarnya.
Pada rapat paripurna, Partai Golkar menjadi kunci kemenangan partai koalisi pendukung pemerintah di DPR yang meloloskan tambahan ayat 6a pada pasal 7 UU APBN 2012 sehingga pemerintah punya peluang menaikan harga BBM. Padahal sebelum paripurna berlangsung, Golkar mengumumkan menolak kenaikan harga BBM. Padahal penambahan ayat 6a dinilai melanggar undang-undang.
Kini saatnya wanita menentukan pilihan!
Jakarta Wanita memang banyak keinginannya. Tetapi itu semua karena wanita ingin mendapatkan yang terbaik untuk setiap hal dalam kehidupannya. Jika wanita telah menentukan pilihan, maka pintu hatinya tak akan pernah tertutup untuk pilihan terbaiknya itu.
Begitu pula kecermatan wanita dalam memilih alat tes kehamilan Woman Choice. Apa sebenarnya yang membuat wanita menjatuhkan pilihannya pada Woman Choice?
Begitu banyak keunggulan dahsyat yang dapat Anda temukan pada alat tes kehamilan Woman Choice ini. Selain kepastian bahwa hasil pengetesannya 100%* sama dengan hasil laboratorium, Woman Choice juga lebih sensitif karena memiliki tingkat kepekaan yang tinggi. Sehingga untuk mendeteksi kehamilan hanya dibutuhkan kadar hCG yang rendah (20 mlU/ml hCG).
Anda dapat menggunakan Woman Choice untuk mendeteksi kehamilan 7 hari setelah berhubungan. Woman Choice mampu memberikan hasil tes kehamilan dengan cepat hanya dalam waktu 40 detik. Nah, produk ini cocok sekali untuk Anda yang ingin segera mengetahui hasil tes kehamilannya.
Woman Choice merupakan alat tes kehamilan made in Canada yang memiliki Sertifikat FDA 510K, Health Canada, CE, ISO 13485 dan telah terdaftar di Kementerian Kesehatan RI. Inilah yang menjadikan Woman Choice alat tes kehamilan terpercaya dan berkualitas internasional.
Woman Choice... pasti! Inilah saatnya bagi wanita untuk menentukan pilihan terbaik yang mampu menghadirkan kepastian hasil dalam melakukan tes kehamilan. Dapatkan informasi lebih pasti tentang Woman Choice dihttp://www.womanchoicepasti.com.
Politik · Hukum · Peristiwa · Kriminal · Opini Anda · Info Anda · Forum · Foto · TV * detikNews * Berita SBY Kumpulkan Elit PD di Kantor DPP Kramat
Jakarta Partai Demokrat akan menggelar rapat konsolidasi di kantor DPP siang ini. Dalam rapat itu, Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan hadir.
"Saya tahu ada rapat nanti, agendanya biasalah menyikapi perkembangan, soal apa saja," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, kepada detikcom, Minggu (1/4/2012).
Beredar informasi bahwa SBY akan langsung memimpin rapat. Sejumlah isu akan dibahas, termasuk soal kondisi koalisi mutakhir pasca sidang paripurna membahas BBM.
Rapat rencananya digelar pukul 14.00 WIB di Kantor DPP, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat. Wakil ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bathoegana membenarkan soal kabar kehadiran SBY.
"Pak SBY yang mengundang kita, sebenarnya juga mengundang seluruh fraksi partai Demokrat," jawabnya.
Jumat, 30 Maret 2012
Sejumlah Fasilitas di Kompleks DPR/MPR Rusak
Jakarta: Setelah menjadi sasaran unjuk rasa sejak Jumat (30/3) siang, kondisi di kompleks gedung DPR/MPR, Jakarta, hancur. Beberapa fasilitas rusak parah akibat aksi anarkis. Pagar gedung yang sebelumnya diperbaiki dengan biaya sekitar Rp 2 miliar, kini sudah tidak berbentuk. Selain itu, Beberapa kendaraan bermotor yang belum diketahui pemiliknya juga hancur akibat sebelumnya diamuk massa.
Semalam, upaya mahasiswa untuk tetap bertahan di gedung DPR/MPR akhirnya buyar. Polisi anti huru-hara memaksa mereka keluar dari kompleks DPR karena waktu berunjuk rasa sudah habis sejak pukul 18.00 WIB.
Tak ada yang bisa mereka lakukan, meski niat untuk bertahan hanyalah untuk mengetahui apa hasil rapat paripurna DPR terkait rencana menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Sebab, polisi sudah menyiapkan gas air mata dan semprotan water cannon untuk mengusir pendemo.
Pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan anggota serikat pekerja nasional ini tetap berupaya untuk bertahan lantaran rapat paripurna masih berlangsung alot. Polisi yang menjaga kewalahan menahan sabar karena pengunjuk rasa memancing aksi-aksi yang mengarah anarkis dengan melempari polisi.
Massa pun berlarian ke luar kompleks DPR meski sebagian tetap berusaha bertahan. Akibatnya, tembakan gas air mata terus berseliweran di udara mengarah ke kerumunan mahasiswa. Gencarnya polisi memaksa pendemo keluar dari kompleks gedung DPR akhirnya membuahkan hasil. Berangsur-angsur mahasiswa meninggalkan gedung Wakil Rakyat dan bertahan di jalan ke arah Slipi.
Akibat pembubaran paksa pendemo, arus lalu lintas di sekitar gedung DPR sempat kacau karena khawatir massa yang diusir akan mengamuk. Sekitar pukul 21.00 WIB, massa yang telah berunjuk rasa sejak siang hari baru bisa dibubarkan.
DPR Tunda Kenaikan Harga BBM, untuk Rakyat?
Jakarta: Demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM disertai pengrusakan terjadi di sekitar gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30/3). Pagar gedung DPR senilai Rp 2 miliar kembali roboh di beberapa bagian. Aksi ini berubah klimaks, saat polisi bubarkan paksa pendemo yang bertahan di Senayan sampai malam. Rusuh di Ibu Kota, rusuh pula di berbagai daerah.
Di Medan, Sumatra Utara, misalnya. Tak setuju harga BBM naik, pos polisi menjadi sasaran. Tak puas merusaknya dengan hantaman kayu serta batu, oknum pendemo menyiram bensin lalu membakarnya. Pos polisi yang notabene dibangun dengan uang rakyat ini hangus tak berbentuk.
Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku haus, puluhan pengunjuk rasa menggeruduk restoran cepat saji. Aksi tak terpuji berupa pembakaran pos polisi juga terjadi di sini. Bahkan, nyaris turut menghanguskan bangunan di sebelahnya.
Tak kalah heboh. Atas nama rakyat, lewat tengah malam drama penentuan harga BBM di DPR memanas. Tak ada kata sepakat, voting pun digelar. Sempat mengerubuti pimpinan sidang, Fraksi PDI Perjuangan memutuskan walk out dari rapat menyusul Fraksi Hanura karena tidak setuju dengan dua opsi yang diajukan.
Hasil voting pun memenangkan opsi kedua, kenaikan harga BBM ditunda. Opsi kedua memungkinkan harga BBM naik jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia naik atau turun lebih dari 15 persen dalam enam bulan.
Sebelumnya tertolak, pemerintah sudah berhitung dengan membuat empat skema melindungi rakyat miskin, yakni bantuan langsung sementara, subsidi angkutan umum, penyaluran beras miskin, serta beasiswa siswa miskin. Berbekal data Biro Pusat Statistik, sebanyak 18 juta keluarga miskin bakal terdampak isu ini dalam hitungan pemerintah.
Meski harga BBM tertunda naik pada 1 April besok, kenyataannya perekonomian masyarakat kadung terganggu. Harga-harga kebutuhan pokok di pasar-pasar meroket padahal harga BBM belum lagi akan naik. Harga kebutuhan pokok yang sudah mahal cenderung susah turun ke harga semula
Seorang Pemuda Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel
Gaza, Tembakan yang dilepaskan pasukan Israel menewaskan seorang pemuda Palestina di Jalur Gaza. Insiden ini terjadi di tengah aksi demo ribuan warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza untuk memperingati Hari Tanah (Landa Day).
Pria Palestina yang tewas tersebut adalah Mahmud Zakut. Pemuda berumur 20 tahun itu tewas ditembak tentara Israel di Beit Hanun dekat tembok perbatasan dengan Israel. Demikian disampaikan juru bicara dinas darurat Palestina Adham Abu Selmiya kepada kantor berita AFP, Sabtu (31/3/2012).
Menurut saksi mata, korban termasuk dari puluhan pemuda yang tetap pergi ke perbatasan utara tersebut meski aparat kepolisian Hamas mencoba menghentikan mereka.
Abu Selmiya mengatakan, total 37 orang terluka akibat tembakan pasukan Israel sepanjang sore kemarin waktu setempat. Kebanyakan korban berada di daerah Beit Hanun.
Di Tepi Barat, juru bicara Palang Merah menyatakan, 13 orang terluka akibat peluru karet tentara Israel. Sementara di Yerusalem timur, seorang pejabat senior gerakan Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas terluka setelah terkena peluru karet di bagian mulutnya.
Korban luka-luka juga terjadi dalam aksi-aksi demo lainnya. Menurut pejabat medis Palestina, total 318 orang terluka dalam bentrok massa dengan polisi dan tentara Israel.
Aksi-aksi demo lainnya untuk memperingati Hari Tanah ini digelar di sejumlah daerah di Israel dan wilayah-wilayah yang diduduki Israel.
Hari Tanah (Land Day) merupakan acara tahunan yang menandai protes pendudukan Israel terhadap Palestina. Mereka memrotes kebijakan tanah Israel yang diklaim bersikap diskriminatif terhadap Palestina. Hari Tanah juga memperingati peristiwa 1976 ketika warga Arab memprotes penyitaan tanah yang berujung kematian.
Hari Tanah Palestina diperingati untuk mengingatkan rakyat Palestina akan tindakan rezim zionis Israel yang telah merampas ribuan hektar tanah milik publik dan individu di berbagai wilayah di Palestina, khususnya di wilayah Galilea.
Perampasan itu mendorong warga Arab di Palestina untuk mendeklarasikan aksi mogok massal, yang ketika itu menjadi perlawanan pertama terbesar rakyat Palestina terhadap rezim Israel, sejak Israel pertama kali menancapkan penjajahannya di Palestina pada 1948 silam.
Demo BBM di Palopo Ricuh, Tiga Orang Tertembak
PALOPO - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat (30/3/2012), berlangsung rusuh.
Sebanyak 1.000-an mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat polisi dan Satpol-PP dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. Hingga pukul 21.00 Wita, tercatat tiga korban dilarikan ke rumah sakit akibat terkena tembakan. Tiga korban ini, dua orang di antaranya mahasiswa dan seorang korban warga sipil yang tinggal di sekitar lokasi bentrokan.
Dua mahasiswa yang terkena tembakan dan dirawat di RS Atmedika Palopo, masing-masing Wahyuddin, mahasiswa STAIN Palopo menderita luka tembak di lengan kanan, dan Suprianto, mahasiswa Universitas Cokroaminoto (Uncokro) tertembak di betis kanan tembus bagian depan.
Sedangkan, warga sipil yang terkena peluru nyasar saat melintas di lokasi bentrokan pendemo dan aparat, bernama Zulkifli. Dia menderita luka tembak di paha kanan. Dia menjalani operasi pengangkatan timah panas yang bersarang di tubuhnya, pukul 21:00 Wita.
"Tiga korban, dua mahasiswa dan seorang warga sipil, kondisinya telah membaik setelah menjalani operasi pengangkatan peluru di tubuhnya. Mereka masih dirawat inap di RS Atmedika," kata dr Julyansih Syafitri kepada wartawan di RS Atmedika.
Dokter jaga RS Atmedika ini mengakui, tiga korban diduga kuat tertembak karena dilakukan operasi pengangkatan peluru yang bersarang di tubuh ketiga korban. Hanya sesuai bentuk lukanya, diduga kuat ketiga korban terkena peluru karet. "Lukanya terbuka, tetapi kuat tertembak peluru karet," katanya.
Zulkifli, warga Perumahan Anggrek Non Blok No 7 Palopo, mengaku terkena peluru nyasar saat melintas di lokasi bentrokan mahasiswa dan petugas, di Jalan Anggrek. Korban mengaku baru pulang kerja dan hendak ke rumahnya, sekitar pukul 18:30 Wita.
"Saya mendengar suara letusan senjata dan tiba-tiba saya terjatuh. Paha kanan saya terkena peluru nyasar, karena saat itu terjadi bentrokan antara pendemo dan petugas keamanan," kata Zulkifli ditemui Sindo di UGD RS Atmedika.
Wakapolres Palopo, Kompol Abire, membantah tegas anggotanya menembak pendemo saat terlibat bentrokan di sekitar Kantor DPRD dan perumahan Anggrek. Sebab, tidak ada anggota Polres Luwu diturunkan membawa senjata api, termasuk personel antihuru-hara yang diterjunkan mengamankan aksi unjukrasa yang diwarnai anarkistis ini.
"Anggota kami tidak menembak mahasiswa, karena tidak turun pengamanan membawa senjata. Kami hanya menghalau mahasiswa dengan gas air mata dan tidak ada pasukan pengamanan melepaskan tembakan, baik menggunakan senjata berpuluru karet, apalagi peluru tajam," tegas dia.
Sebaliknya, jajaran Polres Palopo menuding mahasiswa yang melepaskan tembakan ke arah aparat pengamanan menggunakan senjata api rakitan (Senpira) jenis Papporo dan melempari aparat kepolisian dengan batu dan kayu.
Sementara itu, tim medis RS Atmedika sejak bentrokan terjadi antara pendemo dan aparat pengamanan, sibuk melayani korban luka-luka yang dilarikan ke UGD. Sebanyak 15 korban luka-luka dirawat di RS swasta itu.
Kapolres Palopo, AKBP Muh Fajaruddin, menambahkan, polisi yang bertugas sebagai pengamanan unjukrasa di daerah ini, tidak dipersenjatai. Karena itu, Kapolres secara tegas membantah jika dua mahasiswa dan satu warga yang menjadi korban penembakan, itu dilakukan oleh polisi. "Bagaimana anggota saya mau menembak sementara mereka tidak dipersenjatai saat melakukan pengamanan aksi unjukrasa," tegas Kapolres.
Disinggung soal adanya proyektil peluru tajam yang ditemukan mahasiswa di sekitar kampus Uncokro, Kapolres menegaskan, proyektil tersebut belum tentu milik anggota polisi. "Jadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada anggota polisi menembak pendemo," katanya, seraya menambahkan, pihaknya telah sangat bersabar menghadapi pendemo selama beberapa hari terakhir, namun mahasiswa dalam aksinya melakukan pengrusakan Kantor Wali Kota, Kantor DPRD, dan berbagai fasilitas publik.
"Kami aparat pengamanan tidak mungkin membiarkan tindakan anarkistis pendemo terus berlanjut, apalagi sudah menjurus perusakan sarana publik dan aset-aset pemerintah," katanya.
Sementara itu, dari 15 korban, Riswan Hamid, mahasiswa Universitas Cokroaminoto (Uncokro) Palopo paling parah karena bola mata kanannya pecah terkena lemparan benda keras. Bola mata korban terus mengeluarkan darah dan dirawat insentif di UGD Atmedika. "Sesuai pemeriksaan medis, korban (Riswan Hamid) mengalami luka serius pada mata kanan. Bola mata kanan korban pecah diduga kena benda keras dan harus segera ditangani dokter ahli mata," kata dr Julyansih.
Jika lambat ditangani dokter ahli mata, tim medis khawatir korban akan mengalami kebutaan permanen akibat bola matanya pecah dan kornea matanya mengalami luka serius dan terkontaminasi kuman. "Kami sebatas memberikan perawatan medis, tetapi secepatnya harus ditangani dokter ahli mata," katanya.
Korban lainnya yang dirawat di RS, rata-rata mengalami luka terbuka pada kepala dan memar. Dokter menyebutkan, sesuai hasil pemeriksaan medis, luka terbuka pada kepala dan wajah para korban, akibat terkena benturan benda keras. "Tapi, dari 14 korban, salah seorang korban keracunan gas air mata sehingga sesak nafas dan dirawat intensif," kata Syafitri.
Para korban tersebut, sesuai data UGD RS Atmedika, yakni mahasiswa Universitas Cokroaminoto yang dirawat inap akibat luka-lula, di antaranya Riswan Hamid, Ahmad Pasau, Aswar Madjid, Andre, Isnul, Sakti Akbar, Jidar, Ruslan, dan Ahmad Pasau.
Sedangkan, mahasiswa STAIN Palopo adalah Harzal, Ridwan, Akbar, dan Karno. Seorang warga Anggrek bernama Ilham ikut dirawat dan staf pribadi Wali Kota Palopo, Iwan menderita luka memar dan terbuka pada wajah dan pelipis kiri.
Paltiana, aktivis AMPO Palopo mengakui, jumlah mahasiswa lebih banyak mengalami luka-luka karena dikepung dan diserang di Kampus Uncokro Palopo baik oleh petugas kepolisian, Satpol-PP, termasuk warga sekitarnya. Dua mahasiswa juga menderita luka serius akibat tertembak.
"Korban luka-luka dari mahasiswa di atas 30-an orang, tetapi hanya 13 orang dirawat di rumah sakit akibat luka serius," kata dia, seraya mengakui, rata-rata rekan-rekannya terluka terkena lemparan batu dan kayu.
Presiden Hormati Hasil Keputusan DPR
JAKARTA- Rapat paripurna DPR yang berlangsung alot pada Jumat, 30 Maret 2012 malam akhirnya memutuskan bahwa Pemerintah tidak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang.
Atas keputusan voting di DPR tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghormati hasil keputusan tersebut.
"Ya. Bapak Presiden menghormati hasil keputusan Sidang Paripurna DPR RI dini hari," ujar Julian dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (31/3/2012).
Julian menambahkan bahwa hasil keputusan rapat paripurna DPR tersebut akan dibahas oleh Presiden, Wakil Presiden dan para menterinya dalam sidang kabinet.
"Akan dibahas dalam sidang kabinet," tuturnya.
Namun, Julian belum dapat memastikan kapan sidang kabinet tersebut akan dilaksanakan. "Masih belum dipastikan waktunya. Nanti pasti akan diberitahu," katanya.
Seperti diketahui, hasil voting DPR menyepakati opsi kedua yaitu adanya penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 yang memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Sementara opsi pertama adalah tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Hasil voting DPR sebanyak 356 anggota dewan menyetujui opsi kedua dan 82 anggota menyetujui opsi pertama. Sementara 93 anggota dewan dari Fraksi PDIP dan Hanura melakukan walk out.
Senin, 26 Maret 2012
Ngotot Naikkan BBM, SBY Bisa Jatuh
Presiden SBY dan Wapres Boediono (dok: Okezone)
DENPASAR - Gelombang penolakan kenaikkan
harga BBM yang kian meluas bisa mengancam kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, jika tetap tidak mengindahkan jeritan rakyat.
Kini berbagai elemen masyarakat di daerah termasuk di Bali, menolak kebijakan pemerintah pusat menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kian menguat.
Karena itu, pemerintah diingatkan jangan menganggap remeh gerakan penolakan kenaikan BBM, sebab ini bisa menjadi ancaman serius kepemimpinan Presiden SBY.
"Bisa jatuh (SBY) , jika tetap menaikkan BBM, sebab ini implikasinya serius terhadap keberlangsungan hidup rakyat," ujar Agamawan Hindu Gus Indra usai menghadiri Panggung Rakyat di depan Kampus Universitas Udayana, Jalan Sudirman, Denpasar, Senin (26/3/2012) petang.
Saat pemerintahan (almarhum) Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri melahirkan kebijakan BBM, rakyat masih menerima secara rasional.
Namun saat ini, kenaikan BBM yang digulirkan masa SBY-Boediono sudah dirasakan tidak rasional lagi oleh rakyat Indonesia.
Bahan bakar minyak, seperti halnya kebutuhan pangan, merupakan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada kenaikan harga beras, cabai dan lainnya rakyat masih bisa menerima.
Namun kenaikan BBM jelas berimplikasi luas dan langsung menyengsarakan rakyat. Sebab semua aktivitas masyarakat berkaitan dengan BBM, mulai kesehatan, mobilitas hingga urusan dapur sangat tergantung BBM.
Rakyat Indonesia umumnya bergantung BBM bersubsidi sehingga jika BBM naik sama artinya membunuh rakyat.
(amr)
Kini berbagai elemen masyarakat di daerah termasuk di Bali, menolak kebijakan pemerintah pusat menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kian menguat.
Karena itu, pemerintah diingatkan jangan menganggap remeh gerakan penolakan kenaikan BBM, sebab ini bisa menjadi ancaman serius kepemimpinan Presiden SBY.
"Bisa jatuh (SBY) , jika tetap menaikkan BBM, sebab ini implikasinya serius terhadap keberlangsungan hidup rakyat," ujar Agamawan Hindu Gus Indra usai menghadiri Panggung Rakyat di depan Kampus Universitas Udayana, Jalan Sudirman, Denpasar, Senin (26/3/2012) petang.
Saat pemerintahan (almarhum) Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri melahirkan kebijakan BBM, rakyat masih menerima secara rasional.
Namun saat ini, kenaikan BBM yang digulirkan masa SBY-Boediono sudah dirasakan tidak rasional lagi oleh rakyat Indonesia.
Bahan bakar minyak, seperti halnya kebutuhan pangan, merupakan kebutuhan pokok rakyat. Jika ada kenaikan harga beras, cabai dan lainnya rakyat masih bisa menerima.
Namun kenaikan BBM jelas berimplikasi luas dan langsung menyengsarakan rakyat. Sebab semua aktivitas masyarakat berkaitan dengan BBM, mulai kesehatan, mobilitas hingga urusan dapur sangat tergantung BBM.
Rakyat Indonesia umumnya bergantung BBM bersubsidi sehingga jika BBM naik sama artinya membunuh rakyat.
(amr)
Humor Gus Dur
Menyengsarakan Anggota DPR
SUATU hari di negara antah berantah, muncul
suatu kebijakan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya di negara
lain.
Kebijakan itu yakni, setiap orang yang berstatus wakil dinaikkan pangkatnya. Wakil presiden jadi presiden, wakil direktur menjadi direktur, wakil komandan menjadi komandan wakil gubernur menjadi gubernur, wakil RT menjadi ketua RT dan seterusnya. Yang penting dalam program ini tidak ada penggusuran posisi. Perkara ada posisi ganda, itu bisa diatur dalam pembagian tugasnya.
Masalah pembengkakan anggaran, semua ditanggung oleh negara. Sesudah mantap dengan rencana itu, diajukanlah program ini ke DPR untuk mendapatkan persetujuan mereka. Ternyata mereka menolak. Betul-betul menolak keras. Bahkan, ditolak mentah-mentah dengan sangat keras.
Alasannya, program ini menyengsarakan anggota DPR. Bayangkan, mereka akan berubah status dari wakil rakyat menjadi rakyat.
(//rhs)
Kebijakan itu yakni, setiap orang yang berstatus wakil dinaikkan pangkatnya. Wakil presiden jadi presiden, wakil direktur menjadi direktur, wakil komandan menjadi komandan wakil gubernur menjadi gubernur, wakil RT menjadi ketua RT dan seterusnya. Yang penting dalam program ini tidak ada penggusuran posisi. Perkara ada posisi ganda, itu bisa diatur dalam pembagian tugasnya.
Masalah pembengkakan anggaran, semua ditanggung oleh negara. Sesudah mantap dengan rencana itu, diajukanlah program ini ke DPR untuk mendapatkan persetujuan mereka. Ternyata mereka menolak. Betul-betul menolak keras. Bahkan, ditolak mentah-mentah dengan sangat keras.
Alasannya, program ini menyengsarakan anggota DPR. Bayangkan, mereka akan berubah status dari wakil rakyat menjadi rakyat.
(//rhs)
Langganan:
Postingan (Atom)





















